u JENIS REKOMENDASI
l Rekom IUI Minol

Status Permohonan
Peraturan
Dokumen/Formulir
Database
  • No.PerusahaanStatus
    1.PT GUNUNGMAS SANTOSORAYAProses
    2.PT. Gunungmas SantosorayaProses
    3.PT. Aneka Inti BumiProses
    4.UD. SerasaProses
    5.PT. Wico InternaProses
    6.PT. UPP KemenperinProses
    7.UD. unit pelayananProses
    8.PT. Wico InternaProses
    9.PT. Wico InternaProses
    10.PT. Wico InternaProses
    11.PT. Wico InternaProses
    12.UD. SerasaProses
    13.PT. Arpan Bali UtamaProses
    14.PT AKAR SUKSES PRATAMAProses
    15.UD KIAN JAYAProses
    16.TENAGA MUDAProses
    17.TENAGA MUDAProses
    18.TENAGA MUDAProses
    19.UD SINAR ABADIProses
    20.PT AKAR SUKSES PRATAMAProses
    21.PT AKAR SUKSES PRATAMAProses
    22.PT AKAR SUKSES PRATAMAProses
    23.UD. Kian Jaya Proses
    24.PT. Takara Panca LibertyProses
    25.UD. Kian Jaya Proses
    26.CV. Sari Buah UtamaProses
    27.PT. Sababay IndustryProses
    28.PT. Inti Sari BumiProses
    29.PD. KabesaranProses
    30.PT. IndosarniaProses
    31.PT. Gunung Mas Abadi UtamaProses
    32.Cap Fuk Lie SienProses
    33.UD. SerasaProses
    34.PT. Gunung Surya KencanaProses
    35.PT. Gunungmas SantosorayaProses
    36.UD. RiamonProses
    37.PT. Karunia Jaya AbadiProses
    38.PT. Langgeng Kreasi JayaprimaProses
    39.UD. Padi MasProses
    40.4Proses
    41.PT. Sinar Timur SuksesProses
    42.PT. Asti Dama AdhimuktiProses
    43.PT. Balindo Mitra PerkasaProses
    44.PT. Anugerah Gemini PerkasaProses
    45.CV. Tirto WaluyoProses
    46.PD. KabesaranProses
    47.PT. Sababay IndustryProses
    48.PT. Inti Sari BumiProses
    49.UD. Padi MasProses
    50.PT. DhenyProses
    1. Persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah

    2. Surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Industri Agro. (Ditandatangani oleh penanggungjawab perusahaan)

    3. Surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Industri Agro. (Ditandatangani oleh penanggungjawab perusahaan)

    4. Surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Industri Agro. (Ditandatangani oleh penanggungjawab perusahaan)

    5. Surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Industri Agro. (Ditandatangani oleh penanggungjawab perusahaan)

    6. Surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Industri Agro. (Ditandatangani oleh penanggungjawab perusahaan)

    7. Surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Industri Agro. (Ditandatangani oleh penanggungjawab perusahaan)

    8. Surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Industri Agro. (Ditandatangani oleh penanggungjawab perusahaan)

    9. Copy akte pendirian perusahaan yang berbentuk : - Perseroan Terbatas disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM - Perusahaan Persekutuan (CV, Firma) atau perorangan, didaftar pada pengadilan negeri setempat

    10. Laporan realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir

    11. Data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir

    12. Data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir

    13. Data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir

    14. Data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir

    15. Izin usaha industri (asli)

    16. Surat pernyataan dari perusahaan yang menerangkan bahwa perusahaan bersedia menerapkan proses : - Fermentasi untuk pabrik minuman beralkohol golongan A dan B; dan/atau - Fermentasi dan destilasi untuk pabrik minuman beralkohol golongan C

    17. Pernyataan telah menerapkan proses : - Fermentasi untuk pabrik minuman beralkohol golongan A dan B; - Fermentasi dan destilasi untuk pabrik minuman beralkohol golongan C

    18. Copy akte perubahan nama perusahaan

    19. Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pejabat yang berwenang di Kabupaten/Kota setempat

    20. Pernyataan proses produksi telah menggunakan teknologi fermentasi

    21. Copy akte perubahan kepemilikan

    22. Surat pernyataan telah menerapkan teknologi fermentasi dan atau destilasi

    23. Surat Pernyataan perubahan alamat dari pimpinan perusahaan

    24. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Dinas Kabupaten/Kota

    25. Uraian rencana : - jenis produksi - kapasitas produksi per tahun - penggunaan bahan baku per tahun - pasokan bahan baku - alur proses produksi - penggunaan mesin dan peralatan produksi - pemasaran, dan - pengelolaan lingkungan

    26. Copy akte perubahan kepemilikan/penggabungan

    27. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

    28. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

    29. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

    30. Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pejabat yang berwenang di Kabupaten/Kota setempat

    31. Data Realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir

    32. Copy akte pendirian perusahaan yang berbentuk : - Perseroan Terbatas disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM - Perusahaan Persekutuan (CV, Firma) atau perorangan, didaftar pada pengadilan negeri setempat

    33. Surat Kuasa Perusahaan untuk mengurus permohonan dan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

    34. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

    35. Copy izin usaha industri

    36. Copy Izin Usaha Industri

    37. Copy Izin Usaha Industri

    38. Izin Usaha Industri yang asli

    39. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

    40. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat untuk IUI yang hilang

    41. Surat Kuasa Perusahaan untuk mengurus permohonan dan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

    42. Copy izin Usaha Industri

    43. Surat Kuasa Perusahaan untuk mengurus permohonan dan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

    44. Surat Kuasa Perusahaan untuk mengurus permohonan dan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

    45. Realisasi pembayaran atau penggunaan pita cukai

    46. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

    47. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

    48. Surat Kuasa Perusahaan untuk mengurus permohonan dan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

    49. Persetujuan tertulis dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan lokasi Industri Minuman Beralkohol

    50. Copy IUI dan menunjukkan IUI asli, bagi IUI yang rusak

    51. Laporan hasil audit kemampuan produksi dari lembaga independen

    52. Surat Kuasa Perusahaan untuk mengurus permohonan dan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

    53. Surat Kuasa Perusahaan untuk mengurus permohonan dan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

    54. Surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Industri Agro. (Ditandatangani oleh penanggungjawab perusahaan)

    55. Data realisasi produksi 2 tahun terakhir

    56. Data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir

    57. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

    58. Persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota di lokasi yang lama dan lokasi yang baru

    59. Hasil berita acara pemeriksaan (BAP) dari pejabat yang berwenang di Kabupaten/Kota setempat

    60. Surat pernyataan perubahan alamat dari pimpinan perusahaan

    61. Surat Kuasa Perusahaan untuk mengurus permohonan dan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

    62. Izin Usaha Industri

    Waktu Pemrosesan

    Waktu pemrosesan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah seluruh persyaratan dan dokumen dipenuhi.

    Pemohon akan mendapat notifikasi melalui SMS dari Kementerian Perindustrian pada saat permohonan selesai diproses.
  • Berdasarkan Perusahaan

    Nama Perusahaan